Padang, Padek—Kantor Wilayah Kemenag Sumbar kian memperbaiki layanan kepada masyarakat. Ini seiring pemberlakuan sistem komputerisasi terpadu (Siskohat) terhadap Kemenag kabupaten/kota. Sistem ini tersambung langsung dengan bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS-BPIH).
“Sistem ini bekerja dengan seluruh bank yang membuka setoran BPS-BPIH,” kata Kabid Haji Kemenang Sumbar, Japeri Jarab kepada Padang Ekspres, kemarin (3/4). Penerapan sistem ini guna mengurangi keluhan masyarakat (terutama calon jamaah haji/CJH) dalam menyelesaikan pembayaran ibadah hajinya.
CJH di nagari-nagari, kata Japeri, tidak perlu lagi bolak-balik ke kantor Kemenag meminta surat permohonan pergi haji (SPPH) dan kemudian pergi ke BPS-BPIH menyetorkan uangnya.
CJH cukup satu kali saja pergi ke Kemenag mengantarkan syarat-syarat dibutuhkan. Setelah itu, pergi ke bank yang dituju. Di sana, CJH dapat nomor porsi.
Bagi CJH yang akan berangkat tahun berapa pun, informasinya juga bisa ditemukan di Siskohat kabupaten/kota. Mereka bisa mengakses melalui petugas atau operator setempat ketika jam kantor. Dulunya, sebagian orang sangat repot karena harus mencari informasi keberangkatannya ke Kanwil Kemenag Sumbar di Padang. Ini akibat, Siskohat baru ada di Sumbar yang terhubung langsung dengan Kemenag pusat di Jakarta.
Selain itu, kata Japeri, dulu CJH yang akan berangkat haji diharuskan ke kantor Imigrasi mengurus dokumen berupa paspor. Tentunya, butuh waktu dan biaya. Ke depan, karena data-data dan fotonya sudah tersedia di Siskohat, pemerintah nantinya dengan mudah membuat paspor tersebut. Artinya, CJH tidak susah lagi mengurusnya ke Imigrasi Padang dan Bukittinggi.
“Khusus pengembalian dana setoran haji bagi CJH yang menyatakan batal berangkat, kalau dulunya memakan waktu guna mengambil dana di BPS-BPIH sampai sebulan. Kini, cukup 15 hari saja
Senin, 04 April 2011
Setor Biaya Haji Kian Mudah
Padang, Padek—Kantor Wilayah Kemenag Sumbar kian memperbaiki layanan kepada masyarakat. Ini seiring pemberlakuan sistem komputerisasi terpadu (Siskohat) terhadap Kemenag kabupaten/kota. Sistem ini tersambung langsung dengan bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS-BPIH).
“Sistem ini bekerja dengan seluruh bank yang membuka setoran BPS-BPIH,” kata Kabid Haji Kemenang Sumbar, Japeri Jarab kepada Padang Ekspres, kemarin (3/4). Penerapan sistem ini guna mengurangi keluhan masyarakat (terutama calon jamaah haji/CJH) dalam menyelesaikan pembayaran ibadah hajinya.
CJH di nagari-nagari, kata Japeri, tidak perlu lagi bolak-balik ke kantor Kemenag meminta surat permohonan pergi haji (SPPH) dan kemudian pergi ke BPS-BPIH menyetorkan uangnya.
CJH cukup satu kali saja pergi ke Kemenag mengantarkan syarat-syarat dibutuhkan. Setelah itu, pergi ke bank yang dituju. Di sana, CJH dapat nomor porsi.
Bagi CJH yang akan berangkat tahun berapa pun, informasinya juga bisa ditemukan di Siskohat kabupaten/kota. Mereka bisa mengakses melalui petugas atau operator setempat ketika jam kantor. Dulunya, sebagian orang sangat repot karena harus mencari informasi keberangkatannya ke Kanwil Kemenag Sumbar di Padang. Ini akibat, Siskohat baru ada di Sumbar yang terhubung langsung dengan Kemenag pusat di Jakarta.
Selain itu, kata Japeri, dulu CJH yang akan berangkat haji diharuskan ke kantor Imigrasi mengurus dokumen berupa paspor. Tentunya, butuh waktu dan biaya. Ke depan, karena data-data dan fotonya sudah tersedia di Siskohat, pemerintah nantinya dengan mudah membuat paspor tersebut. Artinya, CJH tidak susah lagi mengurusnya ke Imigrasi Padang dan Bukittinggi.
“Khusus pengembalian dana setoran haji bagi CJH yang menyatakan batal berangkat, kalau dulunya memakan waktu guna mengambil dana di BPS-BPIH sampai sebulan. Kini, cukup 15 hari saja
“Sistem ini bekerja dengan seluruh bank yang membuka setoran BPS-BPIH,” kata Kabid Haji Kemenang Sumbar, Japeri Jarab kepada Padang Ekspres, kemarin (3/4). Penerapan sistem ini guna mengurangi keluhan masyarakat (terutama calon jamaah haji/CJH) dalam menyelesaikan pembayaran ibadah hajinya.
CJH di nagari-nagari, kata Japeri, tidak perlu lagi bolak-balik ke kantor Kemenag meminta surat permohonan pergi haji (SPPH) dan kemudian pergi ke BPS-BPIH menyetorkan uangnya.
CJH cukup satu kali saja pergi ke Kemenag mengantarkan syarat-syarat dibutuhkan. Setelah itu, pergi ke bank yang dituju. Di sana, CJH dapat nomor porsi.
Bagi CJH yang akan berangkat tahun berapa pun, informasinya juga bisa ditemukan di Siskohat kabupaten/kota. Mereka bisa mengakses melalui petugas atau operator setempat ketika jam kantor. Dulunya, sebagian orang sangat repot karena harus mencari informasi keberangkatannya ke Kanwil Kemenag Sumbar di Padang. Ini akibat, Siskohat baru ada di Sumbar yang terhubung langsung dengan Kemenag pusat di Jakarta.
Selain itu, kata Japeri, dulu CJH yang akan berangkat haji diharuskan ke kantor Imigrasi mengurus dokumen berupa paspor. Tentunya, butuh waktu dan biaya. Ke depan, karena data-data dan fotonya sudah tersedia di Siskohat, pemerintah nantinya dengan mudah membuat paspor tersebut. Artinya, CJH tidak susah lagi mengurusnya ke Imigrasi Padang dan Bukittinggi.
“Khusus pengembalian dana setoran haji bagi CJH yang menyatakan batal berangkat, kalau dulunya memakan waktu guna mengambil dana di BPS-BPIH sampai sebulan. Kini, cukup 15 hari saja
Perketat Paspor Haji dan Umroh
JAKARTA - Tim Khusus DPR RI yang menangani pemulangan TKI Arab Saudi mendesak Direktorat Jendral Keimigrasian memperketat penerbitan paspor untuk tenaga kerja yang menggunakan jalur haji dan umrah. Pasalnya dari hasil temuan tim gabungan lintas komisi itu, banyak TKI ilegal masuk ke Timur Tengah dengan menggunakan paspor haji maupun umrah.
Ketua Tim Khusus DPR RI Irgan Chairul Mahfiz menyatakan, praktik itu sudah berlangsung lama. "Dari pengakuan TKI ilegal di Arab Saudi, sekitar 80 persen mengaku bisa masuk ke Timur Tengah karena menggunakan jalur umrah dan haji," kata Irgan saat memimpin rapat dengar pendapat dengan pemerintah guna membahas masalah pemulangan TKI, Senin (4/4).
Menurutnya, bisa saja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak tahu tentang hal tersebut. Namun untuk Imigrasi, kata Irgan, pasti jelas tahu. "Tapi kenapa tidak meneliti dan memperketat penerbitan paspor?" tandas politisi PPP itu.
Parahnya, imbuh Irgan, begitu para TKI ilegal itu sudah berada di Timur Tengah dan mendapatkan tempat yang enak, mereka enggan kembali. "Kalau sudah enak, TKI tidak mau balik. Tapi kalau dapat perlakuan tidak enak, baru pemerintah dilibatkan. Karena itu, ini harus diperbaiki sistemnya. Jangan sampai, Kemenakertrans sudah ketat untuk pengiriman TKI, tapi Keimigrasian justru meloloskan TKI lewat paspor haji dan umrah ," ujarnya.
Irgan menambahkan, nantinya tim khusus akan mengundang Menteri Agama Suryadharma Ali terkait penggunaan jalur haji dan umrah bagi para TKI ilegal. "Kita akan mempertanyakan masalah ini Menag. Kok bisa TKI menggunakan paspor haji dan umrah," pungkasnya
Ketua Tim Khusus DPR RI Irgan Chairul Mahfiz menyatakan, praktik itu sudah berlangsung lama. "Dari pengakuan TKI ilegal di Arab Saudi, sekitar 80 persen mengaku bisa masuk ke Timur Tengah karena menggunakan jalur umrah dan haji," kata Irgan saat memimpin rapat dengar pendapat dengan pemerintah guna membahas masalah pemulangan TKI, Senin (4/4).
Menurutnya, bisa saja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak tahu tentang hal tersebut. Namun untuk Imigrasi, kata Irgan, pasti jelas tahu. "Tapi kenapa tidak meneliti dan memperketat penerbitan paspor?" tandas politisi PPP itu.
Parahnya, imbuh Irgan, begitu para TKI ilegal itu sudah berada di Timur Tengah dan mendapatkan tempat yang enak, mereka enggan kembali. "Kalau sudah enak, TKI tidak mau balik. Tapi kalau dapat perlakuan tidak enak, baru pemerintah dilibatkan. Karena itu, ini harus diperbaiki sistemnya. Jangan sampai, Kemenakertrans sudah ketat untuk pengiriman TKI, tapi Keimigrasian justru meloloskan TKI lewat paspor haji dan umrah ," ujarnya.
Irgan menambahkan, nantinya tim khusus akan mengundang Menteri Agama Suryadharma Ali terkait penggunaan jalur haji dan umrah bagi para TKI ilegal. "Kita akan mempertanyakan masalah ini Menag. Kok bisa TKI menggunakan paspor haji dan umrah," pungkasnya
Perketat Paspor Haji dan Umroh
JAKARTA - Tim Khusus DPR RI yang menangani pemulangan TKI Arab Saudi mendesak Direktorat Jendral Keimigrasian memperketat penerbitan paspor untuk tenaga kerja yang menggunakan jalur haji dan umrah. Pasalnya dari hasil temuan tim gabungan lintas komisi itu, banyak TKI ilegal masuk ke Timur Tengah dengan menggunakan paspor haji maupun umrah.
Ketua Tim Khusus DPR RI Irgan Chairul Mahfiz menyatakan, praktik itu sudah berlangsung lama. "Dari pengakuan TKI ilegal di Arab Saudi, sekitar 80 persen mengaku bisa masuk ke Timur Tengah karena menggunakan jalur umrah dan haji," kata Irgan saat memimpin rapat dengar pendapat dengan pemerintah guna membahas masalah pemulangan TKI, Senin (4/4).
Menurutnya, bisa saja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak tahu tentang hal tersebut. Namun untuk Imigrasi, kata Irgan, pasti jelas tahu. "Tapi kenapa tidak meneliti dan memperketat penerbitan paspor?" tandas politisi PPP itu.
Parahnya, imbuh Irgan, begitu para TKI ilegal itu sudah berada di Timur Tengah dan mendapatkan tempat yang enak, mereka enggan kembali. "Kalau sudah enak, TKI tidak mau balik. Tapi kalau dapat perlakuan tidak enak, baru pemerintah dilibatkan. Karena itu, ini harus diperbaiki sistemnya. Jangan sampai, Kemenakertrans sudah ketat untuk pengiriman TKI, tapi Keimigrasian justru meloloskan TKI lewat paspor haji dan umrah ," ujarnya.
Irgan menambahkan, nantinya tim khusus akan mengundang Menteri Agama Suryadharma Ali terkait penggunaan jalur haji dan umrah bagi para TKI ilegal. "Kita akan mempertanyakan masalah ini Menag. Kok bisa TKI menggunakan paspor haji dan umrah," pungkasnya
Ketua Tim Khusus DPR RI Irgan Chairul Mahfiz menyatakan, praktik itu sudah berlangsung lama. "Dari pengakuan TKI ilegal di Arab Saudi, sekitar 80 persen mengaku bisa masuk ke Timur Tengah karena menggunakan jalur umrah dan haji," kata Irgan saat memimpin rapat dengar pendapat dengan pemerintah guna membahas masalah pemulangan TKI, Senin (4/4).
Menurutnya, bisa saja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak tahu tentang hal tersebut. Namun untuk Imigrasi, kata Irgan, pasti jelas tahu. "Tapi kenapa tidak meneliti dan memperketat penerbitan paspor?" tandas politisi PPP itu.
Parahnya, imbuh Irgan, begitu para TKI ilegal itu sudah berada di Timur Tengah dan mendapatkan tempat yang enak, mereka enggan kembali. "Kalau sudah enak, TKI tidak mau balik. Tapi kalau dapat perlakuan tidak enak, baru pemerintah dilibatkan. Karena itu, ini harus diperbaiki sistemnya. Jangan sampai, Kemenakertrans sudah ketat untuk pengiriman TKI, tapi Keimigrasian justru meloloskan TKI lewat paspor haji dan umrah ," ujarnya.
Irgan menambahkan, nantinya tim khusus akan mengundang Menteri Agama Suryadharma Ali terkait penggunaan jalur haji dan umrah bagi para TKI ilegal. "Kita akan mempertanyakan masalah ini Menag. Kok bisa TKI menggunakan paspor haji dan umrah," pungkasnya
Embarkasi Haji Ambon Siap Beroperasi
AMBON – Kementerian Agama memastikan Ambon, Maluku, dalam waktu dekat menjadi embarkasi haji sementara bagi jamaah asal daerah tersebut.
“ Saya berterima kasih jika Ambon bersedia jadi embarkasi sementara,” ujar Menteri Agama Suryadharma Ali saat melakukan kunjungan kerja di Ambon kemarin Menurut Suryadharma, keberadaan embarkasi sementara sangat penting karena dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan seperti biaya transportasi dari kampung halaman menuju embarkasi di Sulawesi dan biaya untuk bermalam. “Kalau ada embarkasi, biaya pelaksanaan haji lebih hemat dan efisien bagi jamaah,” katanya. Jika melihat infrastruktur yang ada, syarat keberadaan embarkasi mencukupi. Saat ini,Kementerian Agama tengah menghitung seberapa besar jamaah.
Jika memungkinkan, embarkasi ini bisa menjadi embarkasi tetap. Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu mengatakan, keinginan Ambon untuk memiliki embarkasi sangat wajar mengingat jumlah jamaah haji setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. “Kami meminta perhatian agar Ambon memiliki embarkasi antara,”ujarnya.
“ Saya berterima kasih jika Ambon bersedia jadi embarkasi sementara,” ujar Menteri Agama Suryadharma Ali saat melakukan kunjungan kerja di Ambon kemarin Menurut Suryadharma, keberadaan embarkasi sementara sangat penting karena dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan seperti biaya transportasi dari kampung halaman menuju embarkasi di Sulawesi dan biaya untuk bermalam. “Kalau ada embarkasi, biaya pelaksanaan haji lebih hemat dan efisien bagi jamaah,” katanya. Jika melihat infrastruktur yang ada, syarat keberadaan embarkasi mencukupi. Saat ini,Kementerian Agama tengah menghitung seberapa besar jamaah.
Jika memungkinkan, embarkasi ini bisa menjadi embarkasi tetap. Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu mengatakan, keinginan Ambon untuk memiliki embarkasi sangat wajar mengingat jumlah jamaah haji setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. “Kami meminta perhatian agar Ambon memiliki embarkasi antara,”ujarnya.
Embarkasi Haji Ambon Siap Beroperasi
AMBON – Kementerian Agama memastikan Ambon, Maluku, dalam waktu dekat menjadi embarkasi haji sementara bagi jamaah asal daerah tersebut.
“ Saya berterima kasih jika Ambon bersedia jadi embarkasi sementara,” ujar Menteri Agama Suryadharma Ali saat melakukan kunjungan kerja di Ambon kemarin Menurut Suryadharma, keberadaan embarkasi sementara sangat penting karena dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan seperti biaya transportasi dari kampung halaman menuju embarkasi di Sulawesi dan biaya untuk bermalam. “Kalau ada embarkasi, biaya pelaksanaan haji lebih hemat dan efisien bagi jamaah,” katanya. Jika melihat infrastruktur yang ada, syarat keberadaan embarkasi mencukupi. Saat ini,Kementerian Agama tengah menghitung seberapa besar jamaah.
Jika memungkinkan, embarkasi ini bisa menjadi embarkasi tetap. Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu mengatakan, keinginan Ambon untuk memiliki embarkasi sangat wajar mengingat jumlah jamaah haji setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. “Kami meminta perhatian agar Ambon memiliki embarkasi antara,”ujarnya.
“ Saya berterima kasih jika Ambon bersedia jadi embarkasi sementara,” ujar Menteri Agama Suryadharma Ali saat melakukan kunjungan kerja di Ambon kemarin Menurut Suryadharma, keberadaan embarkasi sementara sangat penting karena dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan seperti biaya transportasi dari kampung halaman menuju embarkasi di Sulawesi dan biaya untuk bermalam. “Kalau ada embarkasi, biaya pelaksanaan haji lebih hemat dan efisien bagi jamaah,” katanya. Jika melihat infrastruktur yang ada, syarat keberadaan embarkasi mencukupi. Saat ini,Kementerian Agama tengah menghitung seberapa besar jamaah.
Jika memungkinkan, embarkasi ini bisa menjadi embarkasi tetap. Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu mengatakan, keinginan Ambon untuk memiliki embarkasi sangat wajar mengingat jumlah jamaah haji setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. “Kami meminta perhatian agar Ambon memiliki embarkasi antara,”ujarnya.
Jumat, 01 April 2011
Sapi Bawa Aceng Ke Mekkah
BANDUNG, KOMPAS.com — Ketekunan membawa Aceng (60), peternak sapi perah di Kampung Pajaten, Kelurahan Taruma Jaya, Kecamatan Kertasari, Bandung Selatan, naik haji ke Mekkah. Sedikit demi sedikit uang hasil perahan susu dikumpulkan hingga cukup membawa ia dan istrinya, Dedeh (59), ke Tanah Suci.
Pada 30 tahun silam, Aceng masih memiliki dua ekor anakan sapi. Satu sapi dia dapat dari hasil mengurus sapi milik orang lain. Ia dibayar dengan anakan ketika sapi yang dia urus melahirkan. Saat itu, Aceng mengurus sapi sambil bekerja di PT Perkebunan Nusantara VIII.
"Terus saya keluar dari perkebunan. Waktu itu beli anakan lagi pake uang hasil tabungan selama kerja di perkebunan," ucap Aceng ketika berbincang-bincang dengan Kompas.com di rumahnya.
Dua anakan itu lalu dia urus hingga dapat diperah dan beranak pinak. Berbeda dengan mayoritas peternak lain yang langsung menjual anakan, Aceng memilih memelihara anakan hingga dewasa. Kini, ayah empat anak itu memiliki tujuh ekor sapi, lima di antaranya sudah dapat diperah.
Untuk diketahui, mayoritas peternak mengeluhkan sulitnya bertahan hidup hanya dengan memerah sapi. Rata-rata, setiap peternak hanya memiliki dua hingga tiga ekor sapi perah. "Mereka enggak telaten. Ada anakan langsung dijual. Padahal, kalau sudah punya lima sapi cukup buat hidup, bahkan bisa naik haji," terang dia.
Dengan lima ekor sapinya, Aceng mendapat keuntungan bersih sekitar Rp 3,5 juta per bulan. "Dulu saya ingin sekali naik haji. Terus sedikit-sedikit saya kumpul uangnya sampai Rp 76 juta buat naik haji sama istri. Terus saya berangkat tahun 2008,"
Pada 30 tahun silam, Aceng masih memiliki dua ekor anakan sapi. Satu sapi dia dapat dari hasil mengurus sapi milik orang lain. Ia dibayar dengan anakan ketika sapi yang dia urus melahirkan. Saat itu, Aceng mengurus sapi sambil bekerja di PT Perkebunan Nusantara VIII.
"Terus saya keluar dari perkebunan. Waktu itu beli anakan lagi pake uang hasil tabungan selama kerja di perkebunan," ucap Aceng ketika berbincang-bincang dengan Kompas.com di rumahnya.
Dua anakan itu lalu dia urus hingga dapat diperah dan beranak pinak. Berbeda dengan mayoritas peternak lain yang langsung menjual anakan, Aceng memilih memelihara anakan hingga dewasa. Kini, ayah empat anak itu memiliki tujuh ekor sapi, lima di antaranya sudah dapat diperah.
Untuk diketahui, mayoritas peternak mengeluhkan sulitnya bertahan hidup hanya dengan memerah sapi. Rata-rata, setiap peternak hanya memiliki dua hingga tiga ekor sapi perah. "Mereka enggak telaten. Ada anakan langsung dijual. Padahal, kalau sudah punya lima sapi cukup buat hidup, bahkan bisa naik haji," terang dia.
Dengan lima ekor sapinya, Aceng mendapat keuntungan bersih sekitar Rp 3,5 juta per bulan. "Dulu saya ingin sekali naik haji. Terus sedikit-sedikit saya kumpul uangnya sampai Rp 76 juta buat naik haji sama istri. Terus saya berangkat tahun 2008,"
Langganan:
Postingan (Atom)